HeadlineUmum

Kawasan Perkotaan Jatinangor Kembali Dibahas

FORKOWAS.com – Sekda Herman Suryatman dan Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati, membahas kawasan perkotaan Jatinangor, Senin 31 Agustus 2020.

Terpantau hadir DPRD Kab. Sumedang, para kepala desa dan BPD.

Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman mengatakan, kehadirannya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan konkrit pembangunan di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor.

“Ini menjadi bahan dalam rangka penyusunan naskah akademik pengelolaan kawasan perkotaan Jatinangor,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kata Herman, Jatinangor Cimanggung adalah dua kompleksitas kehidupan perkotaan.

“Hetorogen, sebagian besar penduduknya non pertanian. Karena fakta dinamikanya adalah perkotaan jadi harus di kelola gaya perkotaan,” tuturnya.

Sehingga, Pemkab Sumedang berikhtiar menyiapkan naskah akademik pengelolaan KPJ.

Semoga saja akhir tahun Rancangan Perda tentang KPJ bisa disampaikan dalam Rapat DPRD semoga bisa ditetapkan menjadi Perda KPJ.

Dikatakan, dengan tujuan utamanya menjawab berbagai permasalahan perkotaan.

Misalnya, dari sisi infrastruktur yakni masalah air bersih, sampah, drainase, jalan lintas desa, limbah, sosial budaya ekonomi dan itu harus ada penanganan khusus.

“Untuk sementara dalam kajian cakupannya masih Jatinangor. Dan Cimanggung penyangga ataupun pendukungnya yakni Sukasari, Tanjungsari dan Pamulihan,” tegasnya.

Pihaknya berharap Perdanya dapat selesai pada Tahun 2020.

Sehingga pembangunannya bisa Fokus di Tahun 2021 dan semua unsur bisa bersinergi.

Sementara menurut Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati mengatakan, yang tertuang dalam Perda itu adalah bukan membentuk kawasan perkotaan.

Namun faktanya dari sisi geografis Jatinangor dan Cimanggung di apit oleh metroplolitan bodabek Carrefour juga masuk Kawasan Strtegi Nasional (KSN).

Dan Jatinangor Cimanggung masuk dalam Cekungan Bandung juga masuk Metropolitan Bandung berarti secara defakto sudah menjadi kawasan erkotaan.

“Jadi bukan berarti kita membentuk kawasan perkotaan. Tapi secara faktual sudah menjadi kawasan perkotaan imbas dari Bandung juga perbatasan kawasan industri,” ujarnya.

Ia menuturkan, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih oleh lembaga profesional untuk memanage perkotaan tapi lembaganya seperti apa.

“Namun semuanya sedang di Ggodok oleh ahli, nantinya lemabaganya itu seperti apa, sehingga akan melakukan FGD beberapa kali guna menerima masukan dari masyarakat,” pungkasnya. (Ceng)***

Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close