Bewara Jabar

Banyak Warga Tak Tahu Pengelolaan Dana Haji

FORKOWAS.COM, BANDUNG-
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Tb. Ace Hasan Sadzily mengatakan, banyak masyarakat yang tak tahu pengelolaan dana  ibadah haji, yang selama ini dana umat tersebut di kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Masyarakat perlu tahu dana umat disimpan di mana. Saat ini, dana haji itu disimpan dan dikelola BPKH. Saat ini dana haji itu dikelola BPKH sangat baik,” kata Ace usai menghadiri kegiatan diseminasi pengawasan keuangan haji di Hotel Sahid Sunshine Soreang Kabupaten Bandung, Jumat (5/4/2019) sore.

Ia mengatakan, penyelenggaraan haji itu dikelola pemerintah melalui Kementerian Agama, sedangkan keuangannya di kelola oleh BPKH. Ace mengatakan dari hasil pengelolaan dana haji itu, sudah diberikan kontribusi terkait biaya ibadah haji.

“Kontribusi biaya haji itu sudah diberikan BPKH kepada para jemaah haji dari hasil pengelolaan dana haji tersebut. Sudah triliunan rupiah nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana haji yang diberikan BPKH untuk biaya ibadah haji tersebut,” jelas Ace.

Secara kelembagaan, imbuh Ace, BPKH sudah melakukan fungai dengan baik.

Meski begitu, ia menyatakan, masyarakat perlu tahu setelah menyetorkan uang untuk pendaftaan calon jemaah haji tersebut.

Misalnya, disaat calon jemaah haji menyetorkan uangnya ke bank syariah, bjb syariah atau bank lainnya.

“Uang yang disetorkan calon jemaah haji itu tak disimpan begitu saja, tetapi dikelola oleh BPKH. Yang jelas setiap setoran dana haji ada nilai manfaatnya,” ungkap Ace.

Menurutnya, setiap calon jemaah haji yang menyetorkan biaya hajinya, terutama yang belum berangkat ada nilai manfaatnya.

“Calon jemaah haji yang mendaftarkan haji, uang mereka tak kemana-kemana. Untuk itu, BPKH untuk selalu transparan dan terbuka kepada masyarakat dalam pengelolaan dana haji tersebut,” harapnya.

Lebih lanjut Ace menegaskan, dana umat tidak ada sepeser pun dipinjam pemerintah untuk digunakan  pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya pembangunan jalan tol.

“Untuk pembangunan infrastruktur tak diambil dari dana haji. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Masyarakat jangan termakan oleh berita hoaks atau berita yang tak benar,” katanya.

Ace mengatakan, dana haji hasil dari pengelolaan BPKH itu digunakan untuk memberikan subsidi kepada setiap calon jemaah haji.

“Biaya keseluruhan atau totalnya Rp 69,600 juta atau sekitar Rp 70 juta per orang biaya ibadah haji itu. Sementara calon jemaah haji hanya membayar Rp 35 juta per orang, sisanya diambil dari hasil manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pengelolaan dana haji itu nilai manfaatnya untuk kepentingan jemaah haji juga,” jelasnya.

Di tempat sama, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi mengatakan, dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 112 triliun dan ada lagi dana abadi umat sebesar Rp 3,4 triliun.

“Totalnya sekitar Rp 115 triliun sekian, dan itu dana haji sampai  akhir 2018,” kata Yuslam.

Ia mengatakan, total anggaran dana haji sebesar Rp 112 triliun itu, diketahui pada akhir 2018 lalu. Tetapi setor dana haji bertambah terus, setelah tiga bulan memasuki tahun 2019.

“Yang nambah jemaah haji baru itu mencapai 660.000 jemaah, sementara yang diberangkatkan 210.000 jemaah haji per tahun. Artinya, banyak yang nyetor dana haji dibandingkan yang berangkat,” kata Yuslam.

Ia pun mengingatkan kepada calon jemaah haji untuk segera daftar supaya tak lama menunggu.

Karena semakin lama menunggu dan tak kunjung daftar  akan semakin lambat berangkat ibadah haji.

Yuslam juga turut menegaskan, dana haji tidak ada yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Yakinkan itu, tolong sampaikan kepada masyarakat. Dana haji yang dikelola BPKH memberikan keuntungan kembali kepada jemaah haji. Tak ada yang dipinjam atau disalurkan ke pemerintah dan legislatif,” pungkasnya. (KS) *

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close