Umum

Komisi IX DPR RI, Sikapi Tuntutan Pekerja di Hari Buruh Sedunia

FORKOWAS.COM, BANDUNG-
Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Dede Yusuf Macan Effendi turut menyikapi dan memantau tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei atau mayday yang berlangsung hari Rabu ini.

Tuntutan para buruh ini mengenai desakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

“Ada beberapa catatan yang sudah saya baca mengenai tuntutan buruh ini. Yang paling utama itu adalah mengubah PP 78/2015. Sebetulnya kami sudah beberapa kali kepada pemerintah sudah meminta agar pemerintah merevisi PP tersebut menjadi PP yang lebih baik lagi,” kata Dede kepada wartawan di sebuah rumah makan di Jalan Raya Banjaran-Soreang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,  Rabu (1/5/2019).

Menurut Dede, usulan Komisi IX DPR RI ini sudah ditindaklanjuti dan membentuk panitia kerja untuk meminta pemerintah merevisi PP 78 tersebut.

Akhirnya, dikatakan Dede, beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan sinyal untuk merevisi PP 78/2015 ini.

“Saya dengar (informasi) kemarin presiden sudah ada memberikan sinyal untuk merevisi PP 78/2015 ini. Dalam PP 78/2015 itu ada poin mestinya terjadi perundingan antara serikat buruh dengan perusahaan atau bipartit mengenai pengupahan yang dilewati. Inilah yang kami minta agar dikembalikan. Karena perundingan ini pasti terjadi,” ungkap Dede.

Ia pun mengungkapkan tentang  aturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau outsourching yang saat ini masih menjadi grey area karena tidak dijelaskan mana pekerjaan yang termasuk pekerjaan inti atau bukan. Akibatnya, imbuhnya, banyak perusahaan-perusahaan termasuk BUMN membuat anak-anak perusahaan untuk meng-outsourching-kan tenaga kerjanya dengan kontrak hanya 1 tahun.

“Apabila hanya kontrak satu tahun habis, mereka akhirnya harus memperbarui kontrak kerja. Di sinilah terjadinya manipulasi. Ada yang harus bayar kembali, harus daftar ulang, dan lain sebagainya. Akhirnya, jenjang karir bagi pekerja itu tidak ada. Ini yang sangat membahayakan walaupun kita ketahui di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang kurang begitu baik, maka pengusaha pasti berharap ini tetap terjadi,” paparnya.

Dengan kompleksitas persoalan itu, Dede mencoba menawarkan cara lain yang bisa memberikan hak bagi para pekerja untuk jaminan keberlangsungan hidup layak.

Hal inilah yang perlu dilakukan pemerintah karena undang-undang itu bukan hanya membela pengusaha, melainka juga membela kepentingan rakyat.

“Itu tentu harus memberikan manfaat bagi semuanya. Baik bagi pertumbuhan investasi maupun kesejahteraan bagi pekerja,” ujanya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyikapi tentang tenaga kerja asing yang sempat dipersoalkan para buruh pada Hari Buruh Sedunia tersebut. Dede turut menyikapi  Perpres 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Ia mengatakan, terkait Perpres 20/2018 ini memang ada beberapa tanda tanya yang sudah diajukan dalam panitia kerja TKA ini, di antaranya visa masuk, transfer teknologi, dan mampu berbahasa Indonesia.

“Visa bebas masuk harus ditarik. Jadi enggak bisa sekarang orang masuk ke sini (Indonesia) menggunakan visa turis kemudian bekerja. Mau dia (orang asing) masuk sebagai turis atau pekerja, harus melalui pengajuan visa. Kemudian, yang mau bekerja di sini harus mampu melakukan transfer teknologi dan juga berbahasa Indonesia,” tuturnya.

Dengan harapan itu, ia menuturkan, para pekerja asal Indonesia juga saat bekerja ke luar negeri harus mampu berbahasa asing. Terlebih saat ini, lanjutnya, pemerintah berencana memberikan investasi melalui double track dan lain-lain.

“Dikhawatirkan itu makin banyak lagi jumlah pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Ini perlu segera kita sikapi harus ada pengetatan visa masuk dan pekerja asing pun harus mampu berbahasa Indonesia. Yang paling penting sekali adalah hak pekerja harusnya diutamakan adalah warga negara Indonesia. Karena tujuan kita adalah menyejahterakan rakyat Indonesia. Tiga hal inilah yang menurut saya memang harus diganti dari Perpres 20/2018 ini,” tuturnya.

Sementara itu menurut Ketua Paimpinan Cababg Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara mengatakan, PP 78/2015 tersebut tidak berpihak pada buruh.

“Kamo berharap PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan untuk dilaksanakan revisi atau dilakukan peninjauan kembali atau diperbaiki. Itu yang menjadi misi para buruh kepada Pak Jokowi, PP 78 minta direvisi,” kata Uben.

Menurut Uben Yunara, berdasarkan PP 78 tersebut, penetapan upah berdasarkan pada inplasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Sementara para buruh berharap, dalam penetapan upah kerja berdasarkan pada kebutuhan hidup layak untuk kesejahteraan para buruh.

Ia juga berharap kepada pemerintah pusat untuk menghapus sistem kerja kontrak dan outshourching.

“Karena sistem kerja kontrak dan outshourching tak menguntungkan bagi para pekerja,” katanya. (KS) *

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close