Bewara Jabar

Banyak Papan Reklame Rusak dan Membahayakan

JATINANGOR,  FORKOWAS.COM – Senin 30 September 2019, Badan Pengelolaan Pemdaapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang melakukan pengecekan papan reklame yang ada di wilayah Jatinangor.

Koordinator Pajak Reklame Bappenda Abidin mengatakan sejauh ini banyak pengusaha yang jarang berkoordinasi terhadap bagian perijinan Kabupaten  Sumedang perihal pemasangan reklame.

“Ngakunya sudah ijin ketika kami cek tidak ada, ketika papan reklame sudah rusak, kami bingung harus menghubungi siapa karena pendornya kita tidak tahu,” ucapnya.

Ia menambahkan, melalui Intruksi Kabid Bappenda agar mengadakan pengecekan kelapangan, apakah benar ada papan reklame yang sudah ruksak yang nantinya membayakan mayarakat sekitar.

“Setelah kami mengecek kelapangan kami langsung lapor lagi ke Kabid bahwa benar  ada reklame yang membahayakan dipasang di sekitar Jatinangor,”ucapnya.

Setelah dikonfirmasi kepads yang punya lahan, kata ia, pastinya bilboard/papan reklame yang besar tepat di Depan Mesjid Al-Jabbar ada perjanjian sewa lahan, barangkali ada data sipendor di pemilik lahan tapi ternyata pemilik lahan tidak tahu,  cuman dipinta no rekening untuk membayar listrik saja.

“Penomena ini jangan sampai terulang, karena saya Kalau saya melihat pada umumnya untuk Jatinangor sangat banyak, berbeda dengan kecamata yang lainya,” ucapnya.

Ia menuturkan, terkait pembayaran pajak itu untuk pembayaran pajak reklame tergantung orangnya masing masing, terutama bagi reklame yang pribadi pribadi kesulitan untuk yang perusahaan tidak terlalu kesulitan untuk komfirmasi pajak karena mereka sudah melalui pihak ke tiga.

“Dikarenakan, ini justru yang kecil-kecil reklamenya seperti toko yang buka sendiri ataupun laundry, itu cukup sulit,” ungkapnya.

Menurutnya, kontribusi untuk reklame untuk tahun 2019 ditarget PAD sekitar 2,5 milyar, sementara pe tri wulan ke tiga ini kami baru 57 %.

“Sementara kendala kami dilapangan yaitu ada himbauan KPK, terkait pajak yang harus ditarik harus ada ijin dulu, jadi jangan ditarik pajak selama ijin belum di proses,” ungkapnya.

Sementara, untuk spanduk yang kecil itu seharusnya harus bayar karena spanduk itu jenisnya isidentil dihitung pajaknya perbulan.

“Sementara yang permananen itu pajaknya pertahun spanduk dan bander itu disebut isidentil,” tandas Koordinator pajak reklame.

Sementara, Kasi Trantib Satpol PP kecamatan jatinangor Drs.Yuli handaka, memang benar ada papan reklame yang sudah ruksak.

“Maka kami langsung koordinasi dengan masyarakat sekitar termasuk ke RT dan Rw untuk merobohkan papan reklame yang sudah rusak,” ucapnya. (Syarif).

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close