Umum

Melalui HSN 2019, Pesantren Menunggu Realisasi UU Pesantren

BANDUNG, FORKOWAS.COM.-
Momentum Hari Santri Nasional (HSN) ke-3 pada 22 Oktober 2019, Pengasuh Pondok Pesantren Wahdatut Tauhid H. Ade Ahmad Hidayatuloh mengharapkan ada keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pesantren dan para santri. Selama ini, lembaga pesantren dan para santri belum mendapatkan perhatian khusus terutama dalam kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pengakuan legalitas bagi para santri setelah mengikuti pendidikan di pesantren.

“Apalagi saat ini pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Pesantren pada 2019 ini. Kami berharap melalui HSN ke-3/2019 ini, kami sebagai pengasuh pondok pesantren menunggu realisasi dari pelaksanaan UU Pesantren tersebut. Yang jelas kita menanti realisasinya seperti apa setelah disahkan UU Pesantren tersebut,” kata Ade kepada wartawan di lingkungan Pondok Pesantren Wahdatut Tauhid Jalan SGB Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Rabu (23/10/2019).

Melalui UU Pesantren itu, Ade berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui penyaluran APBN, hingga anggaran yang digulirkan di tingkat Provinsi Jabar maupun Pemkab. Bandung melalui APBD setempat.

“Selama ini, lembaga pesantren dan para santri hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah. Kami berharap melalui HSN, dan apalagi saat ini ada payung hukumnya UU Pesantren, pemerintah bisa menyiapkan anggaran khusus (APBN atau APBD) untuk pengelolaan pesantren. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK), sedangkan pendidikan pesantren kurang mendapatkan perhatian. Kami untuk mengelola pesantren hanya mengandalkan bantuan dari dana hibah,” papar Ade, salah satu tokoh agama di Kabupaten Bandung.

Sampai saat ini, Ade menegaskan, belum ada keberpihakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran anggaran ke pesantren.

“Kami berharap, ada anggaran khusus dari APBN dan APBD untuk pesantren dan para santri. Kita juga sudah memiliki keterwakilan dari lembaga pesantren dan santri, yaitu Bapak KH. Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) dan H. Uu Ruzhanul Ulum (Wakil Gubernur Jabar), mereka sudah paham dan tahu betul kondisi di pesantren dan apa yang dibutuhkan,” ungkap Ade.

Ia juga berharap, pelaksanaan pendidikan di lingkungan pesantren mendapatkan ruang dan pengakuan yang sama, seperti perhatian pemerintah terhadap pendidikan formal. “Di lingkungan pendidikan formal ada bantuan operasional sekolah (BOS).

Di lingkungan pesantren, kami berharap ada bantuan operasional pesantren (BOP). Jadi ada hak yang sama antara pendidikan formal dengan pesantren,” katanya.

Ade menilai ada ketimpangan dalam pelayanan pemerintah terhadap pendidikan formal dan pesantren.

Di lingkungan pemdidikan formal, selain ada BOS, pelayanan perpustakaan, alat peraga sekolah, sarana dan prasarana bangunan.

“Sementara para santri yang selama ini ngagugulung kitab dan al-quran belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah,” katanya.

Bahkan saat ini, pemerintah mendengungkan satu pesantren satu usaha kecil menengah, secara riil belum terlihat. Karena itu, Ade menyatakan, melalui HSN ini, dapat menumbuhkan harapan baru untuk para kiai maupun para santri di pesantren.

“Pemerintah yang selama ini melirik dengan mata sebelah, bisa melihat dengan pandangan mata yang full. Khususnya untuk bupati, yang memiliki kebijakan bisa memerhatikan pesantren dan santri. Jangan sampai HSN ini hanya dijadikan background agama dan kebutuhan sesaat saja. Kami berharap, melalui HSN dan disahkannya UU Pesantren ada keberpihakan pemerintah terhadap pesantren dan santri,” katanya.

Dengan adanya keberpihakan pemerintah, ia berharap, kondisi santri kedepannya lebih bagus.

 “Dalam artinya, lebih bagus itu, minimal perhatian pemerintah itu kepada seluruh santri, baik santri yang mondok dan tak mondok,” ungkapnya.

Menuutnya, pemerintah bisa lebih fokus perhatiannya pada pengadaan sarana dan prasarana pesantren, selain kesejahteraan, kesehatan dan perekonomian.

Ia mengakui, selama ini para santri belum mendapatkan pelayanan fasilitas layaknya anak didik di lingkungan pendidikan formal.

Padahal, jika ada BOP sangat membantu operasional pesantren maupun mendorong kesejahteraan santri dan kiai.

“Selama ini belum ada BOP untuk pesantren. Tidak ada anggaran untuk itu. Kembali saya katakan, mudah-mudahan dengan adanya UU Pesantren, bisa menjadi dasar dan payung hukum untuk memenuhi harapan santri tersebut,” katanya.

Harapan lainnya yang dikatakan Ade, pendidikan para santri di pesantren bisa disejajarkan dengan pendidikan formal.

“Dalam artian lulusan pesantren diakui negara. Karena selama ini belum ada pengakuan legalitas dari pemerintah.  Misalnya, para santri itu mengikuti pendidikan 3 tahun di psantren, diakui oleh negara atau disetarakan dengan pendidikan formal. Kami berharap ada pengakuan atau legalitas formal dari pemerintah terhadap lulusan pendidikan di pesantren,” urainya.

Untuk diperhatikan pula perhatkan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Di antaranya ada fasilitas pendukung seperti bantuan komputer dan jaringan informasi dan teknologi. Supaya lulusan pesantren bisa diberdayakan dan mampu bersaing dengan lulusan pendidikan lainnya.

“Yang jelas, kami menunggu realisasi UU Pesantren,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close