Bewara Jabar

Evaluasi Pilkades Serentak, DPRD Kabupaten Bandung Bentuk Pansus

BANDUNG, FORKOWAS.COM –
Anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar turut menyikapi pasca-pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bandung yang diikuti 199 desa. Ia menyinggung masih adanya dugaan terjadinya permasalahan di lapangan yang sempat diketahuinya.

Sehingga DPRD Kabupaten Bandung membantu pansus untuk mengevaluasi hasil pilkades.

“Namun kesuksesan pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Bandung 2019 masih menyisakan dampak di beberapa desa berupa pengaduan atas ketidakpuasan hasil dan kinerja panitia pemilihan kepala desa (P2KD),” kata Cecep kepada wartawan di Rancaekek, Minggu (3/11/2019).

Menurut Cecep, adanya permasalahan seperti itu, harus segera ditindaklanjuti dan dievaluasi  agar di gelombang berikutnya tidak terulangi lagi.

“Pilkades serentak gelombang 3 di 199 desa Kabupaten Bandung dapat tetlaksana tanpa hambatan apapun. Ini  berkat solidnya komunikasi  semua jajaran dan pihak terkait dari mulai bupati, kapolres, dandim dan dengan semua pihak dan kelompok masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan Cecep, dalam pelaksanaan pilkades tersebut tidak lepas dari peran serta dan fungsi komunikasi yang baik antara P2KD Kabupaten Bandung dengan P2KD desa.

“Berkat komunikasi yang baik, sehingga nampak semua  tahapan pilkades di 199 desa dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang ada,” katanya.

Lebih lanjut Cecep menuturkan, beberpa permaslahan yang muncul atas aduan dari masyarakat itu berkaitan dengan teknis pada setiap tahapan pilkades.

“Mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan, serta penetapan,” kata Cecep.
Ia mengatakan, pengaduan di tahap pemungutan paling banyak, sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat atas hasil raihan suara pada pilkades tersebut. 

“Beberapa poin pengaduan itu, di antaranya kaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Tempat dan mekanisme penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).  Sistim kampanye, tahapan pilkades  dan lain-lain,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, di tahap pencalonan terjadi beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh humen eror. Yaitu,  pada fase penetapan bakal calon yang lebih dari 5  ada beberapa panitia yang  salah menjumlahkan  nilai pembobotan dari lima indikator sesuai regulasi, sehingga terjadi salah menetapkan keputusan.

Untuk menyikapi evaluasi pilkades tersebut, imbuh Cecep, DPRD Kabupaten Bandung membentuk pansus.

“Pada paripurna ditetapkan 8 orang anggota panitia khusus (pansus) untuk evaluasi pilkades serentak 2019 Kabupaten Bandung,” katanya.

Ia mengatakan, pada pansus itu, dengan susunan ketua dirinya. Wakil Ketua Tedi Surahman, Sekretaris Praniko Imam Sagita, Anggota Osin Permana, H. Eep Jamaludin, Erwin, Hj. Renie Rahayu Fauzi, Toni Permana.

“DPRD Kabupaten Bandung yang berkedudukan sebagai representasi masyarakat serta memiliki fungsi penampung  dan penyalur aspirasi masyarakat, harus segera memahami terhadap permasalahan kaitan dengan pelaksanaan pilkades serentak. Atas dasar itu, di Badan Musyawarah pada Jumat (1/11/2019)  diusulkan dan disepakati membentuk pansus evaluasi pilkades dan langsung ditetapkan dalam rapat paripurna,” pungkasnya. ***

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close