Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Jabar, Sosialisasikan Perhutanan Sosial

JATINANGOR, FORKOWAS.COM – Kamis 14 November 2019, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat sosialisasikan  Perhutanan Sosial (PS) tingkat Provinsi Jawa Barar Tahun 2019, di Puri Katulistiwa.

Sekitar 105 tamu undangan hadir dalam kegiatan tersebut yabg diantaranya Pemrov Jabar, Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan, Perum Perhutani, Akademisi, LSM, Sekretariat Pokja PPS Jabar.

Pembahasannya, terkait Surat Keputusan (SK) Ijin pemangpaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) selama 35 tahun mempunyai ijin tersebut.

Sementara menurut, Riza efendi Kepala Seksi Perencanaan dan evaluasi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, mengatakan jika sekarang dilakukan sosialisasi sambil evaluasi terkait Program Perhutanan Sosial (PS).

Bahkan, dilakukan perencanaan Perhutanan Sosial (PS) di Jawa Barat untuk Tahun 2020, terkait SK ijin Pemangpaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).

“Sementara, sejauh ini sudah ada 92 ijin IPPHPS dan Kukin KK, yang dikeluarkan Perhutani Jawa Barat, bahkan sekitar 155 usulan yang masih berproses dan sebagian besar di kembalikan kepada pemohon,” papar Reza.

Artinya, bagi Pemohon perlu ada penguatan pemahaman di masyarakat bagaimana mengusulkan yang baik dan benar serta lengkap berikut penguatan pendampingan

“Karena, tanpa pemdamping maka akan sulit untuk mendapatkan ijin Akses,” ungkap Reza.

Sementara terkait isu sertipikat itu tidak benar melainkan hanya ijin akses.

Dan, semua itu adalah PR bagi kami, bagi untuk meluruskan hal tersebut, Ijin Akses pengelolaan Hutan buka sertipikat memliki lahan.perhutanan sosial bukan aset tapi akses.

“Bagi yang dapat memiliki lahan yakni per kelompok yang asli Putra Daerah  tersebut. Dan akan kami evaluasi selama lima tahun kedepan,” kata Reza.

Masyarakat semakin paham tentang program kehutanan Sosial. Dan masyarakat kedepannya semakin sejahtera dengan program perhutan sosial (PS).

Sementara, Menurut Poppy Noeraeni dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), yang menjadi pertanyaan kami adalah apabila terjadi kerusakan Hutan, siiapa yang bertanggung jawab.?

Dikatakan, contohnya ketika terjadi kebakaran di lokasi pemegang IPHPS itu yang bertanggung jawab siapa ?,  banyak contoh yakni  seperti terjadi di gujung malabar kabupaten bandung.

“Jadi kami berharap Pemegang IPHPS harus terus mendapatkan pembinaan dari Perhutani jadi tidak serta merta lepas dari pengawasan Perhutani,” tandas Popy.

Sementara menurut Ketua Forum Gunung Geulis Saefudin, akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.

Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Dimana Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. (syarif)*

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close