Bewara JabarHeadline

Masalah Sampah di Kabupaten Bandung Bukan Persoalan Baru

BANDUNG, FORKOWAS.COM.-
Ketua Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Daerah Aliran Sungai Citarum (DAS) Wahyudin Iwank menyatakan, bahwa masalah sampah di Kabupaten Bandung bukan lagi masalah baru muncul satu, dua dan tiga tahun belakangan ini.

Hingga saat ini, permasalahan sampah masih menjadi isu terhangat di Kabupaten Bandung.

“Namun masalah sampah ini sudah muncul pada zaman masa kepeminpinan pada dekade kedua bupati Bandung, masalah sampah tersebut dirasakan dari mulai tingkat pedesaan hingga semi urban (kelurahan) di Kabupaten Bandung,” kata Iwank kepada wartawan, Minggu (8/12/2019).

Iwank menilai, sebaran pembuangan sampah sangat pareatif terjadi, dari mulai di pedesaan sampah dibuang pada lahan-lahan kosong dan di jalan, lahan kosong di hutan, lahan kosong pertanian, di selokan hingga dibuang di trotoar dan pasar tradisional.

“Sedangkan untuk daerah semi urban sampah rumah tangga dan sampah industiri lebih banyak dibuang langsung ke Sungai Citarum serta beberapa daerah aliran sungai (DAS) lainnya. Meski ada sebagian masyarakat yang menyikapinya dengan pembakaran,” jelasnya.

Iwank juga menilai, kesadaran kritis di tingkat masyarakat luas dan dunia usaha terkait masalah sampah masih lemah.

Tidak tersedianya layanan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang memadai dan merata hingga ketingkat pedesaan.

“Kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturah masih lemah dalam implementatif, lemahnya kesadaran kerjasama antar berbagai pihak,” ucapnya.

Ia pun mengatakan, kebijakan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) no 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, belum mampu menjawab terhadap focus utama yang menjadi maslah di kalangan khalayak masyarakat terkait masalah sampah di Kabupaten Bandung.

“Sanksi kuringan penjara sepertinya bukan menjadi jawaban kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sekaligus tidak mencerminkan budaya atau kearifal lokal yang jaman dahulu lakukan dalam mengalola sampai organik maupun non organik,” ucapnya.

Iwan mengatakan, hal yang beda yang tertuang dalam Undang-Undang Petunjuk pengelolasan sampah salah satunya pada pasal 9 ada hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah
Ia juga melihat dari sisi program, pandangan subjektif, banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi melalui gerakan-gerakan untuk mengatasi masalah sampah di kabupaten/kota dan provinsi.

“Salah satu yang saya ketahui yaitu program Bestari dengan nama kegiatan Ecovillage mengahsilkan skala prioritas yang hampir di setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung masalahnya sama yaitu sampah rumah tangga dan sebagiannya yaitu sampah industri,” paparnya.

Menurutnya, Kabupaten Bandung memiliki program unggulannya yaitu raksa desa.

Saat ini pula ada program lanjutannya yaitu sabilulungan bersih (Saber) yang dimana program tersebut mampu mengatasi masalah lingkungan yang ada di Kabaupaten Bandung salah satunya menyikapi terkat Sampah.

Kemudian yang menjadi pertanyaan Iwank, apa yang harus dilakukan pemerintah? Menurutnya, implementasi dari peraturan sampah harus lebih dijalankan secara massif, meski dalam upaya lain untuk pengurangan konsumsi plastik mulai dibatasi.

“Harus ada penegasan secara kuat kepada masyarakat luas yang masih belum memiliki kesadaran kuat terkait pengurangan kantong palstik dan membuang sampah sembarangan. Perlu ada terobosan yang efektif dengan tidak memberikan sanksi secara administrasi/kurungan penjara,” harapnya.

Kemudian, imbuh Iwank, apa yang harus dilakukan masyarakat? Yaitu, membangun kesadaran di masyarakat menjadi tangtangan yang berat.

Maka tidak ada hal lain selain masyarakat mulai peduli terhadap keberlangsungan hidupnya serta keberlangsungan lingkungan yang baik kedepan.

“Kesadaran ini harus ditopang dengan memberikan solusi yang tepat dari pemerntah daerah misalnya, masyarakat terus digalakan untuk mendatangi kantong-kantong bank sampah yang dibuat pemerintah atau inisiatif warga setempat.

Warga masih mengkonsumsi kantong palstik dan sebagainnya karena dianggap masih konsuntif,” tuturnya.

Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh dunia usaha? Menurutnya, kemasan-kemasan yang diproduksi pabriknya sebisa mungkin hingga mampu dikembalikan oleh masyarakat supaya bisa didaur ulang kembali.

“Kemudian mendorong terus perusahaan untuk memiliki kewajiban supaya kemasan yang diproduksinya tidak menyebabkan sampah yang sulit masyarakat daur ulang atau mengembalikan kembali di pabriknya,” pungkasnya. (F-15)***

Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close