HeadlinePoleksosbud

Dadang Supriatna : Warga Jangan Menganggap Enteng Pelaksanaan Musrenbang

Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Golkar H.M. Dadang Supriatna mengharapkan kepada warga yang hadir dalam pelaksanaan reses maupun pihak lainnya jangan menganggap enteng dalam pelaksanaan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).

Musrembang itu merupakan wadah untuk menyampaikan usulan atau perencanaan dalam berbagai pembangunan kedepan.

“Untuk itu, pelaksanaan musrenbang jangan dianggap enteng. Dalam musrenbang itu untuk merumuskan program pembangunan mulai musrenbang di tingkat RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional,” kata Dadang saat melaksanakan reses keenam di Gedung Olahraga Jalan Raya Cicalengka-Majalaya Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Senin (9/12/2019).

Selama ini, kata Dadang, masyarakat lebih banyak mengusulkan program dalam musrenbang itu lebih pada pembangunan di pos fisik.

Mulai dari usulan pembangunan pos yandu, kantor RW, kirmir, jalan dan pembangunan fisik lainnya.

“Melalui musrenbang itu, jarang warga yang mengusulkan untuk usaha dan membuka keterampilan. Kami berharap kepada warga mulai berpikir dalam mengusulkan ke arah pengembangan ekonomi. Tidak terlalu dominan pada usulan pembangunan fisik, karena untuk pembangunan fisik bisa diusulkan melalui aparat desa dalam pelaksanaan musrenbang itu,” papar Dadang.

Dadang mengajak masyarakat untuk berpikir pada bidang usaha dalam upaya membuka lapangan kerja baru di antaranya melalui keterampilan.

Baik ekonomi kreatif, dengan melibatkan ibu rumah tangga. Selain pemuda yang belum memiliki kegiatan bisa mengajukan usulan membuka keterampilan informasi dan teknologi, selain usulan keterampilan masak dan rias pengantin.

“Warga juga bisa mengusulkan di bidang marketing, atau suplayer. Kami berharap di musrenbang ada usulan tambahan dalam bidang usaha. Saya sebagai anggota dewan siap mewakili masyarakat Kabupaten Bandung untuk menampung usulan tersebut,” katanya.

Dadang juga mengatakan, warga juga bisa mengusulkan pembangunan tempat pembuangan sampah akhir (TPA), selain penataan selokan.

“Warga juga bisa mengusulkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) untuk penanggulangan sampah yang menumpuk di berbagai tempat. PLTSa bisa dijadikan solusi untuk penanggulangan tumpukan sampah,” katanya.

Dadang juga mendorong kepada warga untuk mengusulkan bantuan alat seni dan kebudayaan, seperti seni marawis, benjang, seni kacapian, jaipongan.

“Yang memerlukan alat kesenian untuk diusulkan. Soalnya, uang yang ada di APBD itu bukan milik bupati atau gubernur melainkan uang rakyat. Sementara saya menjadi corongnya untuk memperjuangkan aspirasi dan usulan warga,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan Tol Cigatas sudah mulai dibangun trasenya.

Untuk itu, para pelaku usaha yang akan dilewati pembangunan tol itu, seperti di Majalaya, Cikancung dan Nagreg untuk berpikir menangkap peluang usaha tersebut.

Untuk diketahui, kata Dadang, di lembaga DPRD Provinsi Jabar itu ada beberapa bidang, di antaranya bidang pembangunan jalan, rutilahu, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

“Namun untuk diketahui warga, apa yang direalisasikan saat ini tak akan direalisasikan 2020 mendatang karena baru ketok palu. Paling tidak direalisasikan pada 2021 mendatang,” jelasnya.

Ia menjelaskan, APBD Provinsi Jabar itu mencapai Rp 46 triliun, sekitar 40-50 persen anggaran itu ada di komisi 5 DPRD Provinsi Jabar.

Di DPRD Provinsi Jabar itu ada lima komisi yang membidangi komisi pemerintahan, ekonomi, keuangan, imfrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

“Sementara Komisi 5 bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain mmbidangi urusan keagamanan, OKP, Ormas. Urusan rumah tangga, anak putus sekolah, kemudian persoalan siswa ditahan ijasahnya karena belum bayar biaya sekolah, juga ada di Komisi 5. Termasuk persoalan tenaga kerja Indonesia terlantar dan persoalan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena tak dilayani rumah sakit juga menjadi perhatian Komisi 5,” paparnya.

Ia juga menyikapi tentang minimnya sarana dan prasarana SMAN di Kabupaten Bandung.

“Baru ada 19 SMAN di Kabupaten Bandung, jika ditotalkan dengan SMA swasta sebanyak 134 sekolah. Di Kabupaten Bandung masih mengalami kekurangan SMAN, bahkan di 12 kecamatan belum ada SMAN,” keluhnya.

Ia sudah mengusulkan penambahan unit sekolah baru di 15 kecamatan di Kabupaten, terutama yang belum ada SMAN.

Contohnya di Rancaekek, setiap tahunnya ada 4000 siswa usia sekolah SMA. Sementara SMAN hanya ada satu, dan 3 SMA swasta.

“Terbayang banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan unit sekolah baru. Kami berharap ada penambahan lagi 15 SMAN, sebagai tambahan unit sekolah baru untuk meningkatkan IPM. Dengan harapan masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya. (F-15)***

Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close