HeadlinePoleksosbud

Kawasan Perkotaan Jatinangor Kembali Dibahas, Dibentuk Tim Percepatan

JATINANGOR, FORKOWAS.COM – Upaya mempercepat terwujudnya Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ).

Tim Akselerasi Percepatan Kawasan Perkotaan Jatinangor kembali dibentuk.

Ketua tim akselerasi Ismet Suparmat mengatakan, tim akselerasi berjumlah 32 orang yang didominasi dari akademisi.

“Ada tiga yang kami harapkan, yakni terwujudnya badan pengelolaan KPJ, bukan pejabat eselon, maupun TNI dan Polri. Akan tetapi masyarakat sipil. Itu sesuai dengan PP bisa lima sampai tujuh orang yang langsung bisa berkoordinasi ke bupati,” tandasnya.

Ismet menambahkan, ke tujuh orang tersebut untuk rekomendatif mengatasi persoalan yang terjadi di Jatinangor.

Salah satu contoh, apabila musim hujan dan terjadi banjir maka antisipasinya membuat Dam yang besar.

“Gunakan pengusaha jangan sama pemintah karena dijamin tak akan mampu. Nah itu adalah kinerja Badan Pengelolaan KPJ. Sementara pimpinan badan pengelolaan KPJ wajib menguasai lima bahasa.

Kalau tidak secepatnya dibentuk badan ini khawatir kelangsungan Jatinangor kedepannya.

“Karena, sebentar lagi Jatinangor akan di acak-acak oleh berbagai pembangunan contohnya pembuatan Tol Cisumdawu dan sebentar lagi reaktivasi jalur kereta api,” ungkapnya.

Menurutnya, camat sudah berani membuat/mengeluarkan SK tim tersebut.

Minimal, langkah tersebut merupakan salah satu loncatan Forkopimka mendukung percepatan KPJ.

Ismet menjelaskan, mencuatnya wacana kawasan perkotaan Jatinangor pada tahun 2000, kemudian terus berjalan dan pada tahun 2009

Imbas dari kegiatan itu adalah laporan akhir dari suatu team dengan kajian akademis atau studi kelayakan.

“Dari hasil kajian tahun 2009 itu dinyatakan layak kalau Jatinangor jadi kawasan perkotaan. Akan tetapi, dikarenakan harus ada tiga komponen penentuan secara hukum, yakni secara yuridis, politis dan secara sosiologis, secara yuridis tidak ada masalah karena sudah ada undang-undang yang mengatur itu semua, peraturan pemerintah sudah ada, tinggal Peraturan Daerah (Perda) secara politis dalam artian luas yakni political will dari Kepala Daerah,” ucap Ismet.

Ismet mempertanyakan Perda terkait KPJ tersebut, Apakah ada atau tidak ? dan ternyata Pemda setengah hati.

Namun yang membuat dirinya heran kenapa Pemda memberikan anggaran sampai 6 ratus juta untuk membuat kajian akademis itu. Sehingga pada akhirnya ketika kajian sudah jadi tetapi tidak realisasinya.

“Apalagi DPRD pada saat itu lebih parah lagi, akhirnya kepentingan per Dapil dari 6 Dapil di Sumedang cuma Dapil Cimanggung dan Jatinangor, walaupun tidak bulat suaranya. bagi dapil lain seolah olah tidak perduli karena kepentingan perwilayah,” ucapnya.

Sekarang, lanjut ia, Jatinangor predikatnya luarbiasa, yang pertama Jatinangor bagian dari Integral Kabupaten Sumedang, kedua ditetapkan jadi kawasan perguruan tinggi, kata siapa ? kata Gubernur. Ketiga Jatinangor adalah kawasan strategi Nasional (KSN).

Akan tetapi, lanjut Ismet, Kecamatan Jatinangor seolah-olah sama dengan Kecamatan Surian dan Tanjungmedar, maaf maaf pejabat Jatinangor cuma keliatan sibuknya saja.

“Jadi kalau ada pejabat di Sumedang yang bilang Jatinangor hebat, itu bohong. Pastinya mah kacau, saya melihat ada geliat lagi tentang KPJ dan di bentuk lagi tetapi saya tidak mau di sebut tim perumus tapi tim Akselerasi KPJ, jadi kalau tim perumus mah kalau sudah selesai paling masuk tong sampah, kalau tim akselerasi berarti percepatan,” ucapnya.

Kendati demikian, kata Ismet, pihaknya akan mengakselerasikan dengan kebijasanaan Provinsi dengan mendorong Smart City Jatinangor.

“Itu merupakan gagasan Gubernur Jawa Barat Kang Emil dan kota yang smart itu semacam apa ? nanti kita sambungkan dengan KPJ. (Syarif)***

Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close