HeadlinePoleksosbud

Utep : Lebih Baik Diam, PPDI Targetnya Optimalkan Kinerja Perangkat Desa

FORKOWAS – Apdesi dibentuk pada 2005 di Jakarta, sebagai wadah kepala desa berikut perangkat desanya.

Bahkan, sudah diatur Undang Undang 46 Tahun 2014.

Disampaikan, Ketua APDESI Cimanggung yang juga Kepala Desa Sawahdadap, Suganda.

“Kita harus tahu dulu masalahnya dari mana, siapa yang punya gagasan itu, terus di disambungkan dengan perundang-undangan nyambung nggak itu?,”ucapnya.

Maka, supaya tidak rancu dan simpang siur beritanya mari kita duduk bersama antara Apdesi dan PPDI.

Itu, biar semuanya clear, karena bagi kami selama itu sah saja selama di akui oleh Pemerintah, sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Sementara menurut Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Pengurus Kabupaten Sumedang Utep Ruspendi, pada intinya kami sebelumnya sudah berbicara dengan pengurus Apdesi terkait keberadaan PPDI termasuk dengan visi misinya.

Jadi, keberadaan PPDI yakni untuk memaksimalkan kinerja perangkat desa.

Salah satu contoh, apabila pekerjaan numpuk di sekdes perangkat yang lainya dapat terbagi sesuai tufoksinya masing masing.

Dikarenakan, keberadaan kami dimulai dari SKT Kemendagri, Akta Notaris sampai SKPO dari Kesbangpolnya sudah ada, dan keberadaan PPDI sejak tahun 2006,

Sementara untuk di Provinsi Jabar keberadaan kami sudah ada 11 Kabupaten.

Karena PPDI yakni organisasi profesi dan ketenaga kerjaan, ya hampir sama dengan yang ada di guru yaitu PGRI.

Sementara, terkait isu yang beredar pihaknya lebih baik diam saja dulu.

“Karena kami dapat informasi Apdesi Kabupaten lagi pada kumpul, dan kita juga ingin tahu apa hasilnya,” kata Utep.

Ia tahu keberadaan PPDI ada satu kekawatiran dan belum ada ketidak kesingkronan dengan pengurus Apdesi. (Syarif)***

Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close