Bewara JabarHeadline

Tol Cisumdawu: Tanah Dihargai Rendah, Warga Protes

FORKOWAS.com -Titus Diah, selaku Koordinator Komisi 4 yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang membenarkan soal masih ada terdampak Tol Cisumdawu yang menolak ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Ia mengaku sudah
survei ke lapangan sekaligus mendengarkan keluhan para terdampak tol tersebut.

“Ternyata benar, itu terjadi di Desa Margaluyu. Disana, ada beberapa warga yang keberatan soal harga yang ditetapkan KJPP,” ujarnya, Senin (31/5).

Sehingga, Titus berharap agar KJPP ada keberpihakan kepada warga.

“Saya minta kepada KJPP agar jangan dulu disepakati jika masih ada warga yang komplain,” ucap dia.

Ia memohon kepada pemerintah agar mempertimbangkan persoalan tersebut.

“Masih banyak yang komplain harga akibat tak sesuai. Pemerintah agar turun serta memverifikasi terkait luasan dan harga tanah,” ucapnya.

Menurut dia, ada beberapa kali pengukuran tanah tapi tetap komplain.

Termasuk harga, ada beberapa titik tanah milik warga yang belum dibayar, tapi sudah dibangun.

“Sekali lagi, saya mohon KPJJ mengevaluasi kembali dan mendengarkan serta menjawab keluhan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah pemilik lahan untuk Tol Cisumdawu warga Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
menolak ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) soal harga tanah.

Warga menilai penaksiran harga yang ditetapkan KJPP tersebut tak sesuai kelas.

“Kami bingung, sebelumnya sempat keberatan atau komplain soal ketetapan harga, tapi tak dijawab oleh pihak terkait,” ujar sejumlah warga yang mengaku terdampak Tol Cisumdawu yang komplain soal harga, Sabtu (29/5).

Aneh, kata mereka, malah warga menerima angka atau ketetapan harga yang tak bisa berubah.

Setelah komplain, aneh saja karena tak ada komunikasi lanjutan atau jawaban alasan dari ketetapan itu.

Idealnya, ajaklah kembali warga melalui ‘badami’ soal alasan ketetapan harga itu.

“Komplain tidak dijawab, malah keluar ketetapan harga. Ngeri, warga pun seolah ditakut-takuti soal akan diselesaikan di pengadilan persoalan itu jika tak segera dilepas,” ucapnya.

Pokoknya, dasar komplain yakni soal tak sepakat harga dan penakksiran harga pun dinilai tak sesuai kelas.

Warga mendukung program nasional tersebut, tapi memohon keadilan. ***

 

Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close